Pemerintah terus memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib sebagai upaya strategis memastikan produk yang beredar memenuhi aspek mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Regulasi ini menegaskan pentingnya standardisasi sebagai fondasi bagi industri nasional untuk bersaing di pasar domestik maupun global. Penerapan SNI Wajib juga dianggap sebagai instrumen penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan efisiensi proses produksi.

Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI) dalam perkembangannya mengusulkan penambahan enam produk kimia baru untuk diberlakukan SNI Wajib, yaitu resin polyethylene, resin polypropylene, resin HDPE untuk pipa air, resin PVC, resin HDPE untuk pipa gas, dan resin polypropylene untuk otomotif. Usulan ini melengkapi sepuluh produk petrokimia yang sudah lebih dahulu diberlakukan SNI Wajib, seperti ammonium sulfat, pupuk urea, aluminium sulfat, asam sulfat pekat, kalsium karbida, hingga sodium tripolifosfat (STPP). FIKI menilai pemberlakuan SNI Wajib mampu mengendalikan laju impor, memperkuat kualitas industri dalam negeri, dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar.

Dari sisi pemerintah, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin melalui P4SI menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 136 SNI yang diberlakukan secara wajib dari lebih dari 5.300 SNI di sektor industri. Tugas BSKJI adalah memastikan seluruh produk industri, baik produksi dalam negeri maupun impor memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu pengaturan penting dalam Permenperin No. 45 Tahun 2022 adalah kewajiban produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia serta kewajiban barang impor masuk terlebih dahulu ke gudang resmi untuk memudahkan proses pengawasan sebelum beredar.

Pelaku industri menilai bahwa penguatan standardisasi melalui SNI Wajib akan memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan daya saing, konsistensi mutu produk, serta keberlanjutan industri nasional. Namun demikian, beberapa aspek pelaksanaan seperti percepatan proses penetapan, kesiapan infrastruktur lembaga sertifikasi, serta konsistensi pengawasan perlu terus diperkuat agar implementasi SNI Wajib dapat memberikan hasil yang optimal. Penerapan regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun industri yang lebih aman, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.